Nama lain dari Myanmar adalah Burma. Negara ini merupakan wajah baru dalam ASEAN. Myanmar merupakan negara bekas jajahan Inggris yang merdeka pada tahun 1948. Myanmar merupakan suatu negara yang berbentuk Republik dengan ibu kotanya Rangoon, yang merupakan kota besar yang terletak ujung selatan negara ini. Sejarah modern Burma bermula pada 1948 ketika negeri itu memperoleh kemerdekaan dari Inggris sesudah lebih dari seabad dibawah pemerintah kolonial. Karena sebagian besar pemimpin gerakan kemerdekaan adalah para nasionalis dan sosialis yang teguh, maka sudah dapat diduga bahwa pemerintahan akan bermodel negara kesejahteraan yang demokratis dan berorientasi sosialis. Banyak ekonom pembangunan, para perencana PBB maupun dari kalangan akademis begitu juga para pengamat Burma berpandangan optimis akan potensi bagi kemajuan ekonomi di Burma mengingat berlimpahnya sumberdaya alamnya, presentasi masyarakat yang mampu baca tulis relative tinggi, tidak adnya tekanan jumlah penduduk, dan system kekastaan yang kaku, rasio lahan orang-orang yang menguntungkan dan relative tingginya status wanita dalam masyarakat.
Di kawasan dataran rendah banyak digunakan sebagai lahan pertanian. Pada masa lalu, Myanmar merupakan negara penghasil beras utama di wilayah Asia Tenggara, namun saat ini seiring dengan kemajuan pertanian di berbagai negara, Myanmar menempati urutan keenam sebagai negara penghasil beras di Asia Tenggara. Penduduk Myanmar merupakan keturunan dari ras Mongol, selebihnya adalah keturunan dari India dan Pakistan. Hampir 75% dari mereka bekerja di sektor pertanian dan banyak yang tinggal di desa. Penduduk Myanmar yang tinggal di kota pada umumnya mendiami tiga kota utama, yaitu Yangoon, Pagan, dan Mandalay. Kota-kota tersebut merupakan kota lama atau merupakan bekas kerajaan yang memiliki banyak sekali peninggalan sejarah. Dalam sejarahnya, pemerintahan Myanmar sering mengalami kudeta. Saat ini pemerintahan Myanmar dijalankan oleh pihak militer. Meski begitu, negara ini masih sering diterpa gelombang protes dari para aktivisnya.
Myanmar memiliki bentang alam yang bervariatif dari dataran rendah sampai pegunungan. Banyaknya sungai-sungai besar dan gunung api menyebabkan kondisi tanahnya sangat subur. Hal tersebut sangat menunjang bagi kegiatan agraris seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Perdagangan di daerah ini dilaksanakan dengan baik terhadap dunia luar, termasuk Indonesia dimana barang-barang yang diimpor oleh Myanmar adalah kayu, sedangkan yang diekspor ke Indonesia ialah Beras. Impor barang-barang yang lain seperti mesin-mesin dan alat angkutan, barang logam, kertas, pupuk dan obat-obatan.
Kesatuan Myanmar
Myanmar merupakan Negara Kesatuan dengan nama resmi Union of Myanmar, yang terdiri dari 7 State (berdasarkan kelompok etnik minoritas) dan 7 Division (berdasarkan heterogenitas kelompok etnik yang hidup di daerah tersebut), dengan jumlah penduduk sekitar 54 juta. Pemerintahan Myanmar dikendalikan oleh junta militer dimana Dewan bentukan militer yaitu State Peace and Development Council (SPDC) terlihat dominan dalam upayanya menciptakan stabilitas politik dan keamanan, walaupun masih terdapat beberapa titik rawan yang apabila tidak ditangani dengan bijak akan berdampak negatif terhadap stabilitas keamanan dan memicu timbulnya disintegrasi bangsa, antara lain; masalah Konstitusi, Aung San Suu Kyi dengan NLD-nya, masalah etnik minoritas dan insurjen bersenjata, serta adanya perebutan pengaruh dan kekuasaan antara kelompok garis keras dan kelompok moderat di tubuh Militer dan SPDC sendiri.
Sebagai negara yang dikendalikan oleh militer, Myanmar senantiasa menjadi pusat perhatian dunia dan masyarakat internasional dengan berbagai isu global, serta berbagai pelanggaran yang dituduhkan, antara lain; Hak Asasi Manusia (HAM), kerja paksa, demokrasi, dan perdagangan narkotika. Dalam upaya mengatasi hal-hal tersebut, pemerintah berusaha melakukan kerjasama yang baik dengan lLO, Utusan Khusus PBB, Special Rapporteur PBB untuk Masalah HAM, dan ICRC.
Dalam rangka mencari penyelesaian konflik politik yang berkepanjangan, SPDC pada tanggal 25 Agustus 2003 melakukan suatu terobosan yang signifikan dengan mengangkat Jendral Khin Nyunt sebagai Perdana Menteri dan Kepala Pemerintahan. Pengangkatan Jenderal Khin Nyunt yang dikenal sebagai konseptor “Road Map” dengan tujuh tahapan pembangunan politiknya, juga dimaksudkan untuk meredam tekanan masyarakat internasional, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan sanksi ekonominya.
“Road Map” yang diperkenalkan oleh Jenderal Khin Nyunt tetap menolak hasil Pemilihan Umum tahun 1990 yang dimenangkan oleh NLD secara mutlak. Sebaliknya NLD masih tetap berpegang teguh pada hasil Pemilu 1990, dan pada tahun 1998 telah membentuk Committee Representative People’s Parliament (CRPP/Komite Perwakilan Rakyat di Parlemen). Dalam sistem tata negara dengan dua kutub kekuatan dalam pemerintahan, yaitu: di satu pihak Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri Jenderal Thein Sein, sementara di pihak lain Kepala Negara/Ketua SPDC dipegang oleh Senior Jenderal Than Shwe yang secara portofolio masih tetap memegang jabatan Menteri Pertahanan, mengindikasikan bahwa Senior Jenderal Than Shwe masih tetap memegang kendali kekuasaan di negeri ini.
EKONOMI BURMA (MYANMAR)
Ekonomi Burma berbasis pertanian dan fungsi terutama pada kas dan sistem barter. Industri utamanya dikontrol oleh militer yang dikelola perusahaan-perusahaan negara. Setiap aspek kehidupan ekonomi diserap oleh pasar gelap, di mana reaksi harga meroket terhadap kontrol harga resmi.
Sejak tahun 1989, SPDC kebijakan ekonomi pasar terbuka telah membawa banjir investasi asing di minyak dan gas (oleh perusahaan-perusahaan Barat), dan dalam kehutanan, pariwisata, dan pertambangan (oleh perusahaan-perusahaan Asia). Ledakan yang dihasilkan dalam perdagangan dengan Cina telah merubah Burma kurang berkembang menjadi pusat bisnis yang berkembang pesat. Sebuah program pemberantasan narkotika telah dimulai di perbatasan timur laut negara bagian, yang menyumbang sekitar 60% dari heroin dunia, dengan mendorong petani untuk menanam tanaman pangan bukan poppies. Beberapa rencana ada untuk sektor manufaktur, dan ketergantungan pada impor.
Myanmar, negara bersumber haria tinggi, menderita control ketat dari pemerintah kebijakan ekomoni yang tidak efisien, dan kemiskinan rural. Junta (aktivis Myanmar) mengambil langkah-langkah pada awal 1990an untuk membebaskan ekonomi setelah berdekadedekade mengalami kegagalan di bawah “Burmese Way to Socialism,” tapi usaha tersebut tertahan, dan beberapa tindakan liberalisasi ditunda. Myanmar tidak memiliki stabilitas moneter ataupun fiscal, Akibatnya ketidakseimbangan kondisi makroekonomi termasuk inflasi, nilai tukar resmi berfluktuasi tidak sesuai dengan nilai kyat Myanmar, dan suku bunga rezim yang tidak jelas. Sebagian besar bantuan pembangunan tertahan setelah Junta mulai menekan pergerakan demokrasi di 1988 dan menolak menerima hasil pemilihan legilatif tahun 1990. Sebagai respon terhadap penyerangan Myanmar di Mei 2003 terhadap Aung San Suu Kyi dan pendukungnya, AS memaksakan sanksi ekonomi baru terhadap Myanmar termasuk larangan impor produk Myanmar dan larangan memberiakn pelayanan financial oleh personel AS. Iklim investasi yang buruk juga memperlambat arus nilai tukar asing. Sector yang paling produktif hanya di industri ekstaktif, khususnya minyak dan gas, penambangan, dan kayu mentah.
Area lain, seperti pabrik dan servis, sedang berjuang dengan infrastruktur yang tidak layak, kebijakan impor/ekspor yang berubah-ubah, penurunan kesehatan, sistem pendidikan, dan korupsi. Krisi perbankan besar di 2003 mempengaruhi 20 bank swasta di Myanmar dan memperburuk perekonomian. Dejak Desember 2005, bank swasta terbesar beroperasi di bawah persyaratan ketat yang membatasi akses sector swasta ke kredit formal. Statistik resmi tidaklah akurat. Statistik yang diterbitkan mengenai perdagangan asing tidak terlalu diperhitungkan karena besarnya pasar gelap dan perdaganagn perbatasan yang tidak resmi – sering diperkirakan sebesar perekonomian resmi.
Perdagangan Myanmar dengan Thailand, Cina dan India terus meningkat. Walau pemerintah Myanmar hubungan ekonomi yang baik dengan negara tetangga, investasi lebih baik dan iklim bisnis dan siruasi politik yang lebih baik dibutuhkan untuk mempromosikan investasi asing, ekspor dan pariwisata.
KEBIJAKAN EKONOMI MYANMAR
Kebijakan Penanaman Modal Asing
Komisi penanaman modal asing diberi kekuasaan untuk member insentif investasi yang beragam macamnya, khususnya termasuk:
a.Pembebasan pajak untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak dimulainya operasi plus kemungkinan perpanjangannya.
b.Pembebasan pajak atas laba untuk dana yang diinvestasikan kembali dalam jangka waktu satu tahun.
c.Kelonggaran depresiasi yang dipercepat untuk alat dan gedung-gedung
d.Keistimewaan pajak atau pendapatan ekspor
e.Pemberian izin bagi para majikan untuk membayar pajak penghasilan pribadi expatriate dan memasukkannya sebagai biaya operasi
f.Tarif pajak penghasilan pribadi yang sama untuk orang-orang yang bukan penduduk local dan penduduk local
g.Pemotongan untuk keperluan penelitian dan pengembangan
h.Kemampuan memindahkan kerugian untuk tiga tahun apabila kerugian masih terus diderita selama dua tahun pertama sesudah pembebasan pajak
i.Pembebasan bea masuk untuk mesin dan bahan yang diimpor selama periode konstruksi
Lebih jauh lagi, terdapat jaminan untuk tidak melakukan nasionalisasi dan memperbolehkan repatriasi laba. Undang-undang itu memberi prioritas pada proyek-proyek investasi yang memajukan ekspor, memanfaatkan sumber daya alam domestic, mentransfer teknologi tinggi, memperbesar kesempatan kerja, menghemat energy, atau membantu pembangunan ekonomi di propinsi-propinsi.
Kebijakan Perdagangan
Kegiatan perdagangan sudah sangat diliberalisasikan dengan maksud membuka perekonomian negeri terhadap pasar dunia. Baik koperasi maupun perusahaan swasta kini dizinkan bergerak dalam kegiatan perdagangan domestic maupun luar negeri, kecuali untuk perdagangan yang berhubungan dengan kayu jati, minyak bumi, gas alam dan batu bara.
Suatu langkah penting dalam rangka pembaruan kebijakan yang semula diterapkan adalah dalam kegiatan yang disebut “perdagangan tapal batas”. Selanjutnya dilakukan negosiasi dan beberapa rencana yang disiapkan pada November 1988 untuk membuka secara resmi perdagangan tapal batas dengan Cina pada tiga pintu perdagangan di Manhkam, Muse dan Kyohkok. Tujuannya adalah untuk mengurangi penyelundupan di perbatasan yang di masa silam merangsang tumbuhnya pasar gelap.
Pembangunan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh pemerintah militer saat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di segala bidang. Selama ini telah banyak dibangun infrastruktur ekonomi, seperti jembatan dan irigasi, rel kereta api, terminal kapal laut, pembangunan dan renovasi bandara serta jalan raya. Kualitas pertanian juga terus ditingkatkan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi pertanian agar dapat bersaing dengan hasil/produksi negara lain. Di samping meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi dimaksudkan juga untuk memperoleh legimitasi yang kuat dari rakyat Myanmar dan membentuk opini positif dari masyarakat internasional terhadap pemerintahan militer saat ini, bahwa pemerintah telah berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi.
Perdagangan dengan luar negeri dilakukan dengan berbagai cara, namun pemerintah lebih suka melakukan perdagangan dengan cara barter dengan hasil pertanian karena terbatasnya “hard currency” sebagai akibat sanksi ekonomi negara-negara barat dan badan-badan keuangan internasional. Dalam upaya memperkuat kondisi ekonomi dalam negeri akibat sanksi tersebut, Myanmar berupaya memperkuat kerja sama ekonominya dengan negara-negara ASEAN, China, India, Bangladesh, Jepang dan Korea Selatan. Hampir 50% perdagangan Myanmar dilakukan dengan negara anggota ASEAN, seperti; Singapura, Thailand, Malaysia dan Indonesia.
Meskipun negara-negara ASEAN merasa frustasi terhadap situasi politik dan masalah HAM di Myanmar, beberapa negara tetangga telah memperlihatkan minatnya untuk melakukan eksplorasi sumber-sumber energi yang dimiliki Myanmar dengan menanamkan modal yang sangat besar. Negara-negara tersebut adalah Malaysia, China, India, Korea Selatan dan Thailand. Petronas Malaysia telah melakukan eksplorasi minyak dan gas di laut lepas selatan Myanmar. Perusahaan minyak China dan Myanmar “China National Offshore Oil Corp (CNOOC) Myanmar Ltd.” telah menandatangani kontrak pengeboran minyak di sumur daratan Myanmar. Daewoo International telah menemukan cadangan gas alam 6.780 km2 di daratan Myanmar dimana perusahaan itu memiliki saham 60% dan Indian Oil & Natural Gas memiliki saham 20%. CNOOC Myanmar Ltd bersama dengan Singapore Golden Aaron Pte. dan China Huanqiu Contracting & Engineering Corp. telah mendapatkan kontrak eksplorasi minyak dan gas di tiga blok di laut Andaman, Myanmar. Sementara perusahaan Thailand PTT Exploration & Production telah mendapatkan contract sharing dengan Pemerintah Myanmar sejak tahun 2003.
Nilai ekspor Myanmar ke negara-negara lain selama periode 2005-2006 mencapai US$ 3.171,8 juta sedangkan impor mencapai US$ 1.857,4 juta. Produk-produk ekspor andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu permata dan gas. Sedangkan produk-produk impor antara lain produk baja, mesin dan suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku kimia dan pupuk. Dari total perdagangan tersebut, nilai ekspor Myanmar ke Indonesia selama periode 2006-2007 mencapai US$ 104,50 juta, sedangkan nilai impor mencapai US$ 121,12 juta. Dengan demikian terjadi surplus perdagangan bagi Indonesia.
Indonesia dapat berbagi pengalaman kepada Myanmar dalam upaya memperbaiki situasi dan kondisi perekonomian dalam negerinya melalui reformasi ekonomi dan pelaksanaan paket-paket kebijakan fiskal dan moneter, terutama di bidang ekspor-impor dan praktek-praktek perdagangan. Meskipun keadaan ekonomi Myanmar dewasa ini masih penuh keterbatasan, namun hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara di masa mendatang mempunyai prospek yang menggembirakan. Hal ini mengingat bahwa Myanmar memiliki sumber alam yang melimpah dimana Indonesia dapat mengambil peranan dalam penanaman modal di berbagai sektor dan kerjasama perdagangan.
Perkembangan dalam sektor perdagangan makin membuka peluang bagi kemajuan bidang lain mengingat sektor seperti pertambangan, perbankan, telekomunikasi, energi, manufaktur, pertanian, perdagangan dan pariwisata, memang masih terbuka untuk penanaman modal. Indonesia dapat memanfaatkan dan meningkatkan volume perdagangan dengan Myanmar melalui cara barter karena hasil pertanian kedua negara pada umumnya homogen, sekaligus menghindarkan terjadinya persaingan terhadap hasil-hasil dan produk pertanian. Banyak perdagangan produk-produk makanan dan manufaktur selama ini diekspor ke Myanmar melalui negara ketiga, seperti Singapura dan Malaysia. Melalui kerjasama perdagangan dan pengaturan ekspor-impor kedua negara, diharapkan transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung dan volume perdagangan dapat ditingkatkan secara signifikan.
Kebijakan Industri
Kebijakan pemerintah Myanmar saat ini adalah mempromosikan pengembangan industri agrobisnis melalui peningkatan produksi komoditi pertanian. Kementerian Pertanian Myanmar tengah menggalakkan berbagai industri di sektor ini seperti kapas, pestisida, karet, dan peralatan pertanian. Untuk itu, pemerintah Myanmar mengundang para investor baik asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya pada pengembangan produk-produk pertanian termasuk pembangunan pabrik.
Industri manufaktur di Myanmar telah memberikan kontribusi 9,2% dari total GDP. Saat ini 26% industri manufaktur di Myanmar dimiliki negara, 1% kerja sama dengan pihak asing dan 73% swasta. Dengan minimnya modal maupun kerja sama asing, pemerintah Myanmar mengundang investor untuk menanamkan modalnya pada pembangunan pabrik penggilingan padi, pemrosesan minyak goreng, kacang-kacangan, makanan dan minuman serta penggilingan gula. Di samping itu, industri-industri berorientasi ekspor yang membutuhkan modal asing adalah industri agro-bisnis, kayu, kulit dan karet, tembaga, garmen, produk listrik dan alat-alat listrik, alas kaki, dan industri elektronik.
Myanmar kaya akan sumber daya tambang dan mineral serta kehutanan seperti tembaga, emas, timah, seng, perak, nikel dan kayu. Pemerintah Myanmar dewasa ini tengah berupaya mengundang para investor asing untuk bekerja sama dengan perusahaan domestik dalam rangka eksplorasi sumber-sumber daya tersebut.
Di bidang energi listrik, meskipun Myanmar memiliki potensi energi listrik tenaga air dengan kapasitas 100.000 megawatt, namun hanya 15-20% dari total penduduk yang baru menikmati listrik. Dengan kondisi ini, pemerintah Myanmar mengharapkan perusahaan-perusahaan asing bekerja sama di bidang pembangkit listrik tenaga air tidak hanya untuk memenuhi konsumsi domestik tapi juga untuk diekspor ke negara-negara tetangga.
Sektor lain yang memiliki prospek cerah di Myanmar adalah pariwisata. Myanmar merupakan salah satu negara kunjungan wisata yang memiliki danau, sungai dengan hutan tropis, pantai dan pulau-pulau yang indah dengan hotel-hotel berskala internasional. Peluang usaha bagi para investor di sektor ini antara lain pembangunan ladang golf, resor-resor di pantai, perkampungan turis, taman hiburan dan pusat-pusat rekreasi.
Dari berbagai peluang pasar dan investasi yang ada di Myanmar, Indonesia dapat memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan perekonomian nasional. Hubungan bilateral RI-Myanmar telah terjalin dengan baik sejak awal kemerdekaan Indonesia, dimana Myanmar telah banyak membantu dan memberikan berbagai fasilitas guna menegakkan kemerdekaan memerangi penjajah. Hubungan yang erat tersebut sayangnya belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara. Namun Indonesia telah membuktikan bahwa sifat khas dari jalinan persahabatan kedua negara tersebut sangat potensial untuk dimanfaatkan secara maksimal dikemudian hari.
Kenaikan Inflasi karena Bencana
Pada tanggal 3 mei 2008, badai (cyclone) Nargis dengan kecepatan sekitar 150 mil per jam telah memporak-porandakan Myanmar, khususnya di wilayah Yangon Division, Hlegu Division, Ayyeryawaddy Division, Rakhine State dan Mon State. Kerusakan-kerusakan terjadi di berbagai tempat dan mengakibatkan kondisi kota Yangon rusak parah. Lumpuhnya sarana dan prasarana di kota Yangon mengakibatkan jalur trasportasi dan komunikasi di dalam kota terputus. Badai Nargis juga mengakibatkan banyak warga masyarakat kehilangan tempat tinggalnya. Pemulihan akibat kerusakan infrastruktur dan jalur komunikasi tersebut diperkirakan memakan waktu lebih dari satu bulan. Akibat badai, 25.000 penduduk Myanmar meninggal dunia, 40.000 orang dinyatakan hilang dan sekitar 500.000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Mereka saat ini sangat membutuhkan bahan-bahan makanan, bahan bakar dan air bersih .
Dalam satu minggu pasca bencana tingkat inflasi di Myanmar merayap naik setiap harinya dengan angka terendah 22 % dan tertinggi 344% . Disamping itu, gagalnya panen akibat badai, belum siapnya pemerintah mengatasi bencana dan mahalnya harga minyak dunia merupakan faktor-faktor lain yang memicu kenaikan harga bahan-bahan pokok tersebut. Apabila dalam beberapa hari mendalang situasi belum pulih dan mengakibatkan bahan-bahan pokok di Yangon mengalami kelangkaan.
Beberapa fakta menarik tentang Burma:
1.Burma adalah negara yang memiliki kandungan gas alam terbesar ke-sepuluh di dunia.
2.Burma adalah penghasil batu giok dan batu delima sekualitas permata.
3.Sumber daya alamnya sangat kaya meliputi minyak bumi, timah, zink, tembaga, tungsten, timbale, batu bara, gamping, dan marmer.
4.Burma memiliki hutan yang luas
5.Garis pantai di Burma hampir 2.000 Km
6.Etos kerja yang dimiliki warga Burma
7.Bahasa Inggris dipergunakan secara luas
8.Burma terletak di jalur-jalur pelayaran
